Dana Desa Bukan Milik Kepala Desa
Kepala Kejaksaan Negri Ende, Muji Martopo menegaskan bahwa dana desa bukan merupakan uang milik kepala desa, namun dana desa merupakan milik masyarakat yang harus digunakan untuk membiayai pembangunan desa.
Penegasan Kajari Muji Martopo ini disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah ( TP4D ) oleh Kejaksaan Negri Ende dia Aula Lantai 2 Kantor Bupati Endr jln. Eltari.
Menurut Kajari Martopo, dana desa yang mengalir ke desa digunakan bagi pembangunan di desa. Tentunya berdasarkan usulan dan sesuai kebutuhan masyarakat di desa masing - masing. Untuk itu penggunaan dana desa harus benar - benar sesuai peruntukannya.
Kajari mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak merasa bangga menangani kasus - kasus yang berkaitan atau bersentuhan dengan korupsi penyimpangan anggaran.
" Sudah tidak saatnya kita lakukan penyimpangan keuangan, karena kami tidak bangga memproses kepala desa yang tersandung kasus korupsi. Sekarang sudah zaman transparan, mari kita membangun dengan semangat partisipasi " ujar Martopo.
Pihaknya demikian Martopo sangat mengharapkan kepada para kepala desa agar tidak mencoba melakukan penyimpangan penggunaan dana desa.
Tambahannya, kegiatan sosialisasi yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia sangat penting bagi seluruh aparat desa khususnya pengelola keuangan di desa untuk mengetahui dan memahami mekanisme penggunaan dan pengelolaan keuangan desa agar mengurangi penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
( Humas Ende / eln )
Kepala Kejaksaan Negri Ende, Muji Martopo menegaskan bahwa dana desa bukan merupakan uang milik kepala desa, namun dana desa merupakan milik masyarakat yang harus digunakan untuk membiayai pembangunan desa.
Penegasan Kajari Muji Martopo ini disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah ( TP4D ) oleh Kejaksaan Negri Ende dia Aula Lantai 2 Kantor Bupati Endr jln. Eltari.
Menurut Kajari Martopo, dana desa yang mengalir ke desa digunakan bagi pembangunan di desa. Tentunya berdasarkan usulan dan sesuai kebutuhan masyarakat di desa masing - masing. Untuk itu penggunaan dana desa harus benar - benar sesuai peruntukannya.
Kajari mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak merasa bangga menangani kasus - kasus yang berkaitan atau bersentuhan dengan korupsi penyimpangan anggaran.
" Sudah tidak saatnya kita lakukan penyimpangan keuangan, karena kami tidak bangga memproses kepala desa yang tersandung kasus korupsi. Sekarang sudah zaman transparan, mari kita membangun dengan semangat partisipasi " ujar Martopo.
Pihaknya demikian Martopo sangat mengharapkan kepada para kepala desa agar tidak mencoba melakukan penyimpangan penggunaan dana desa.
Tambahannya, kegiatan sosialisasi yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia sangat penting bagi seluruh aparat desa khususnya pengelola keuangan di desa untuk mengetahui dan memahami mekanisme penggunaan dan pengelolaan keuangan desa agar mengurangi penyimpangan - penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
( Humas Ende / eln )
Komentar
Posting Komentar