KPU TOLAK PARPOL YANG BELUM PUNYA SIPOL

Untuk terdaftar sebagai partai peserta Pemilu 2019, pengisian dokumen ke sistem informasi partai politik (Sipol) menjadi kewajiban. Jika belum memasukan dokumen maka KPU belum bisa menerima pendaftaran.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz menjelaskan, setiap partai politik yang ingin menjadi partai peserta pemilu harus mengisi semua dokumen ke dalam Sipol.

Yang jelas, Sipol wajib dan penting diinput parpol 100 persen. Baru kemudian parpol tersebut bisa daftar ke KPU. Kalau belum 100 persen belum bisa daftar," kata Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

Sipol tersebut, kata Viryan, tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Namun soal Sipol diatur melalui regulasi di bawahnya yakni melalui peraturan KPU (PKPU).

Karena sifatnya yang teknis, kata Viryan, Sipol itu sudah menjadi kewenangan KPU untuk mengaturnya. Sipol sendiri sebagai alat untuk memudahkan sistem pendaftaran partai politik ke KPU, berlaku pula untuk partai yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

"Jadi Sipol nggak semata-mata sepihak dilakukan KPU. Namun produk yang ada payung hukumnya jelas. PKPU itu Jadi  dibahas dihadiri oleh Bawaslu, DPR dan Pemerintah di Komisi II dalam rapat dengar pendapat," kata Viryan.

( Armidis Fahmi ).